TEKNIK INDUSTRI DI INDONESIA

TEKNIK INDUSTRI DI INDONESIA

Ø    SEJARAH TEKNIK INDUSTRI DI INDONESIA

Teknik Industri di Indonesia di mulai dari Universitas Sumatera Utara [USU] Medan pada tahun 1965 dan dilanjutkan dengan hadirnya Jurusan Teknik Industri ITB Institut Teknologi Bandung pada 1 Januari 1971. Sejarah pendirian pendidikan Teknik Industri di ITB tidak terlepas dari kondisi praktik sarjana mesin pada tahun lima-puluhan. Pada waktu itu, profesi sarjana Teknik Mesin merupakan kelanjutan dari profesi pada zaman Belanda, yaitu hanya terbatas pada pekerjaan pengoperasian dan perawatan mesin atau fasilitas produksi. Barang-barang modal itu masih diimpor dari luar negeri, karena di Indonesia belum terdapat pabrik mesin. Di Universitas Indonesia , keilmuan Teknik Industri telah diperkenalkan pada awal tahun tujuh puluhan, dan merupakan sub bagian dari keilmuan Teknik Mesin. Sejak 30 Juni 1998, diresmikanlah Jurusan Teknik Industri (sekarang Departemen Teknik Industri) Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kalau pada masa itu, dijumpai bengkel-bengkel besar yang mengerjakan pekerjaan perancangan konstruksi baja seperti yang antara lain terdapat di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Saat itu, seorang kepala pabrik yang umumnya berlatar belakang pendidikan mesin, sangat ketat dan disiplin dalam pengawasan terhadap kondisi mesin. Di pagi hari sebelum pabrik mulai beroperasi, ia keliling pabrik memeriksa mesin-mesin untuk memeriksa apakah alat-alat produksi dalam keadaan layak untuk dibebani suatu pekerjaan. Ini menunjukan bahwa pengetahuan dan kemampuan perancangan yang dimiliki oleh seorang sarjana Teknik Mesin saat itu tidak banyak termanfaatkan, tetapi merekalah yang justru memerlukan bekal pengetahuan manajemen untuk lebih mampu dan siap dalam pengelolaan suatu pabrik dan bengkel-bengkel besar. Sekitar tahun 1955, pengalaman semacam itu disadari benar keperluannya, sehingga terciptanya gagasan perlunya studi tambahan bagi para mahasiswa Teknik Mesin dalam bidang pengelolaan pabrik.

Pada tahun yang sama, orang-orang Belanda meninggalkan Indonesia karena terjadi krisis hubungan antara Indonesia-Belanda, sebagai akibatnya, banyak pabrik-pabrik peninggalan Belanda yang vakum bahkan sampai gulung tikar. Kejadian ini menjadi dorongan kuat untuk terus memikirkan gagasan pendidikan alternatif dalam pendidikan Teknik Mesin. Awal tahun 1958, mulailah diperkenalkan mata kuliah baru di Departemen Teknik Mesin, diantaranya : Ilmu Perusahaan, Statistik, Teknik Produksi, Tata Hitung Ongkos dan Ekonomi Teknik. Mata kuliah yang bersifat pilihan itu mulai digemari oleh mahasiswa Teknik Mesin, Teknik Kimia, dan Tambang. Sementara itu pada sekitar tahun 1963-1964, Teknik Mesin telah mulai menghasilkan sebagian sarjananya yang berkualitas manajemen produksi/ teknik produksi. Bidang Teknik Produksi pun semakin berkembang dengan bertambahnya jenis mata kuliah, seperti : Teknik Tata Cara, Pengukuran Dimensional, Mesin Perkakas, Pengujian Tak Merusak, Perkakas Pembantu dan Keselamatan Kerja.

 Sekitar tahun 1966-1967, perkuliahan di Teknik Produksi semakin berkembang pesat. Mata kuliah yang berbasis teknik industri mulai banyak diperkenalkan. Sistem man-machine-material tidak lagi hanya didasarkan pada lingkup wawasan manufaktur saja, tetapi pada lingkup yang lebih luas yaitu perusahaan dan lingkungan. Saat itu, di Departemen ini mulai diajarkan mata kuliah : Manajemen Personalia, Administrasi Perusahaan, Statistik Industri, Perancangan Tata Letak Pabrik, Studi Kelayakan, Penyelidikan Operasional, Pengendalian Persediaan Kualitas Statistik dan Programa Linier. Sehingga pada tahun 1967, nama Teknik Produksi secara resmi berubah menjadi Teknik Industri dan masih tetap bernaung di bawah Bagian Teknik Mesin ITB. Pada tahun 1968-1971, dimulailah upanya untuk mewujudkan Departemen Teknik Industri yang mandiri yang akhirnya terwujud pada tanggal 1 Januari 1971.

Ø    OPINI MENGENAI PERKEMBANGAN TEKNIK INDUSTRI DI INDONESIA

Perkembangan jurusan teknik industri di Indonesia terbilang cukup pesat. Dimulai dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 1956, lalu Institut Teknologi Bandung dan sampai akhirnya saat ini Jurusan Teknik industri di Indonesia bisa terbilang sangat banyak, hampir di setiap universitas di Indonesia ini memiliki jurusan Teknik Industri. Untuk lulusannya itu sendiri, sudah banyak sekali lulusan teknik industry yang diterima diterima di perusahaan nasional maupun multinasional. Untuk lulusan teknik industri di Inodnesia sendiri tidak kalah kualitasnya juga dengan lulusan teknik industri yang berasal dari universita-universitas diluar negeri sana.

HUKUM INDUSTRI - CONTOH KASUS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

CONTOH KASUS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

• Contoh Kasus Hak Kekayaan Intelektual

Tiru Range Rover Evoque, Pabrikan Mobil China Dituntut

            Niken Purnamasari - detikOto

Minggu, 05/06/2016 12:00 WIB

Foto: Reuters

               

Beijing -Jaguar Land Rover menuntut pabrikan mobil asal China Jiangling Motor yang telah melakukan peniruan pada Range Rover Evoque.

Produsen mobil asal Inggris itu menilai bahwa Jiangling meniru secara keseluruhan model Range Rover Evoque. Mobil mirip Evoque yang dijual Jiangling yakni lewat varian Jiangling Landwind X7.

Dilansir Reuters, Juru Bicara Jaguar Land Rover mengatakan,"Tuntutan yang dialamatkan pada Jiangling yakni mereka telah melakukan pelanggaran hak cipta dan kompetisi yang tidak adil."

Kehadiran Jiangling Landwind X7 pada November 2014 lalu menuai kritik dari berbagai pihak. SUV tersebut memiliki kemiripan Evoque dari segi bentuk bodi, atap, lampu ekor dan garis pada bagian samping mobil.

Bagian grille depan juga memiliki bentuk yang sama dengan Range Rover Evoque. Harga yang dipasarkan untuk 'Evoque KW' itu pun jauh lebih murah yakni sepertiga dari harga Range Rover Evoque asli.

Kasus peniruan mobil oleh pabrikan mobil China bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, sebuah produsen mobil di China melakukan peniruan pada model Honda CR-V. Butuh waktu sekitar 12 tahun untuk menyelesaikan kasus tersebut.

• Sumber Berita

http://oto.detik.com/read/2016/06/05/120011/3225743/1207/tiru-range-rover-evoque-pabrikan-mobil-china-dituntut

• Pendapat Pribadi

Menurut saya, kasus ini merugikan pihak Jaguar Land Rover selaku pemegang HAKI yang sah, karena Jaguar Land Rover akan kehilangan keuntungan atau pendapatan karena mobil yang mereka jual ”dijiplak” oleh pihak dari Cina dan dijual dengan harga yang lebih murah. Dengan hal ini, masyarakat pun akan membeli mobil yang murah. Jaguar Land Rover pun harus cepat mengambil langkah agar tidak memdapat kerugian yang lebih besar lagi akibat kasus ini. Produsen dari China tersebut pun juga harus diberi sanksi akibat kasus ini.

HUKUM INDUSTRI - HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

A.    Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HAKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Menurut Ismail Saleh, Pengertian HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.

Pengertian HAKI menurut pendapat Bambang Kesowo, HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Pengertian HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) menurut Adrian Sutedi adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya.

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Hak dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat digangu-gugat. Contohnya : hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan dan sebagainya. Kedua, Hak amanat aturan atau perundangan yaitu hak karena diberikan atau diatur oleh masyarakat melalui peraturan atau perundangan. HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan amanat aturan, sehingga masyarakatlah yang menjadi penentu seberapa besar HAKI yang diberikan kepada individu dan kelompok.

Dari Pengertian HAKI di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengertian HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Kosepsi mengenai HAKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan konsep ini maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HAKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum itu untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta.

B.    Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka diantaranya adalah Caxton, Galileo dan Guttenberg. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791.

Upaya harmonisasi dalam bidang HAKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan mimimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama The United International Bureau For The Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HAKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO termasuk Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari HAKI Sedunia.

Di Indonesia, HAKI mulai populer memasuki tahun 2000 – sekarang. Tetapi ketika kepopulerannya itu sudah mencapa puncaknya, grafiknya menurun. Ketika mengalami penurunan, muncul lah hukum siber (cyber), yang ternyata perkembangan dari HAKI itu sendiri. Jadi, HAKI akan terbawa terus seiring dengan ilmu-ilmu yang baru. seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak pernah berhenti berinovasi. Peraturan perundangan HAKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya: Octrooi Wet No. 136; Staatsblad 1911 No. 313; Industrieel Eigendom Kolonien 1912; dan Auterswet 1912 Staatsblad 1912 No. 600. Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten.

Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengesahkan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1982, Pemerintah juga mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di bidang paten, Pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Perkembangan HAKI di Indonesia pada awal tahun 1990, di Indonesia, HAKI itu tidak populer. Dia mulai populer memasuki tahun 2000 sampai dengan sekarang. Tapi, ketika kepopulerannya itu sudah sampai puncaknya, grafiknya akan turun. Ketika dia mau turun, muncullah hukum siber, yang ternyata kepanjangan dari HAKI itu sendiri. Jadi, dia akan terbawa terus seiring dengan ilmu-ilmu yang baru. Tapi kalau yang namanya HAKI dan hukum siber itu prediksi saya akan terus berkembang pesat, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak pernah berhenti berinovasi.

Inilah kira-kira perubahan undang-undang perjalanan perundangn-undang HAKI di Indonesia sebagai berikut : UU No 6 Tahun 1982 ——-> diperbaharui menjadi UU No 7 Tahun 1987—— > UU No 12 Tahun 1992——> Terakhir, UU tersebut diperbarui menjadi UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Kekayan Intelektual yang disahkan pada 29 Juli 2002 ternyata diberlakukan untuk 12 bulan kemudian, yaitu 19 Juli 2003, inilah kemudian menjadi landasan diberlakukannya UU HAKI di Indonesia.

Apakah pemberlakuan HAKI merupakan “kelemahan” Indonesia terhadap Negara-negara maju yang berlindung di balik WTO ? Konsekuensi HAKI/akibat diberlakukannya HAKI :

1.    Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

2. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana dengan masyarakat umum.

3.   Adanya kepastian hukum yaitu pemegang dapat melakukan usahanya dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain.

4.   Pemberian hak monopoli kepada pencipta kekayaan intelektual memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain, sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbul kompetisi.

C.    Fungsi HAKI

HAKI sebagai Sarana Perlindungan

Penemuan dan kreasi tersebutlah yang nantinya menjadi sumber dari kehidupan manusia, karena dengan penemuan-penemuan dan hasil dari kreativitas itulah kehidupan manusia semakin menjadi berkembang sampai seperti sekarang ini. Oleh karenanya negara sebagai institusi tertinggi berkewajiban untuk melindungi penemuan-penemuan tersebut unbeserta penemunya sebagai bentuk penghormatan dan sebagai wujud rasa terimakasih.

Paling tidak itulah ilustrasi mengapa penemuan dan hasil kreativitas manusia perlu mendapat perlindungan, yang mana kemudian konsep perlindungan tersebut di tuangkan dalam konsep Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Sebuah konsep yang mulai populer di awal abad 19-an, dan yang sampai sekarang menjadi sebuah konsep yang sudah dianut oleh sebagian besar negara dunia melalui penandatangan Trade of Related Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement.

HAKI sebagai sebuah sarana untuk melindungi pencipta dan ciptaan sudah mengakar kuat di berbagai negara dunia. Terlebih di beberapa negara besar dan maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Di negara-negara besar inilah konsep HAKI menjadi berkembang dan seolah sudah mapan. Karena besar dan mapan di negara-negara maju, konsep HAKI yang pada awalnya ditujukan untuk melindungi pencipta dan ciptaannya sekarang berubah kesan menjadi satu sistem yang seolah melupakan fungsi sosialnya. Hal ini bisa dilihat bagaiman sistem HAKI ini melindungi dengan ketat hak ekonomi dan hak moral pencipta sementara di sisi lain tidak memperhatikan costumer yang merasa “tercekik” dengan royalti yang harus dikeluarkan untuk ciptaan tersebut padahal costumer juga sangat membantu pencipta agar bsia berkembang. Pencipta tidak bisa dipisahkan dengan costumer, begitu juga sebaliknya.

Konsep perlindungan yang diusung dalam sistem HAKI ini seolah menjadikan HAKI sebagai satu sistem monopoli yang kapitalis, individualis, dan hanya mementingkan kepentingan pencipta atau penemu saja, hampir tidak terlihat didalamnya peran dan fungsi soial. Itulah kenapa tidak sedikit masyarakat yang mencibir konsep perlindungan HAKI. Sebagai satu contoh akibat dari cibiran dan rasa tidak suka dengan monopoli yang diciptakan oleh HAKI, maka sebagian orang kemudian memunculkan copyleft.

D.    Sifat HAKI

Beberapa sifat yang dimilki dalam konsep HAKI, diantaranya seperti:

1.  Bahwa pada prinsipnya HAKI mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas; Artinya setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang dan atau kelompok, maka akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya untuk hak merek.

2.  HAKI juga mempunyai sifat eksklusif dan mutlak; Maksudnya bahwa hak hasil temuan atau ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut, dapat dipertahankan apabila ada pihak lain yang melakukan peniruan maupun penjiplakan terhadap hasil karyanya. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan pemilik atau pemegang HAKI yang syah tersebut mempunyai hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

E.    Undang-undang Mengenai HAKI

1.   Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO).

2.    Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan.

3.    Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta.

4.    Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek.

5.   Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

6.    Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty.

7.  Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

8.    Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.

F.    Tujuan HAKI

Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HAKI secara umum meliputi:

1.   Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HAKI untuk jangka waktu tertentu;

2.   Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;

3.  Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HAKI yang terbuka bagi masyarakat;

4. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;

5. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena karya intelektual karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

G.    Sistem HAKI

Sistem HAKI merupakan hak privat (private rights). Disinilah ciri khas HAKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftar karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HAKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HAKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HAKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

H.    Bidang HAKI

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian,yaitu:

1.    Hak Cipta (copyright);

2.    Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:

a.    Paten (patent);

b.    Desain industri (industrial design);

c.    Merek (trademark);

d.   Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition);

e.    Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);

f.     Rahasia dagang (trade secret).

I.     Badan yang Menangani HAKI Dunia

Badan tersebut adalah World Intellectual Property Organization (WIPO), suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggota dengan diratifikasinya Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

J.    Mendaftarkan HAKI

Permohonan pendaftaran HAKI dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara berikut ini:

1.   Langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

2. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di seluruh  Indonesia;

3.  Melalui Kuasa Hukum Konsultan HAKI terdaftar.

K.    Kedudukan HAKI di Dunia Internasional

Pada saat ini, HAKI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik dalam nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIPs dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HAKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HAKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HAKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulai era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan.

• Sumber Referensi :

http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual.html

http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/

http://artonang.blogspot.co.id/2015/03/sejarah-hak-kekayaan-intelektual.html

https://esfandynamic.wordpress.com/2015/05/13/fungsi-sifat-dan-undang-undang-haki/

http://iyannugraha3.blogspot.co.id/2013/04/hak-kekayaan-intelektual.html

http://haki.sttrcepu.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=185:tujuan_hki&catid=57:frontpage&Itemid=237

http://e-tutorial.dgip.go.id/sistem-hki/

http://e-tutorial.dgip.go.id/bidang-hki/

http://e-tutorial.dgip.go.id/badan-khusus-yang-menangani-hak-kekayaan-intelektual-dunia/

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55fe6e132fa14/cara-mendaftarkan-hak-kekayaan-intelektual

http://e-tutorial.dgip.go.id/kedudukan-hki-di-mata-dunia-internasional/

• Pendapat Pribadi :

Saya sangat setuju dengan adanya hak kekayaan intelektual tersebut. Karena itu adalah bentuk suatu perlindungan kepada mereka yang telah menciptakan sesuatu penemuan yang agar terhindar dari perbuatan orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari cara yang tidak benar, seperti pengambilan merek atau cipta orang lain tanpa izin. Bagi pemerintah harus lebih diawasi lagi perlindungan terhadap HAKI, karena perlu diketahui banyak pelanggaran yang terjadi di Indonesia ini karena masalah HAKI tersebut.

HUKUM INDUSTRI - CONTOH KASUS HAK MEREK

CONTOH KASUS HAK MEREK

•                  Contoh Kasus Hak Merek

IKEA Kehilangan Merek Dagang di Indonesia

            Elisa Valenta, CNN Indonesia | Minggu, 07/02/2016 16:53 WIB

Perusahaan furnitur rumah tangga asal Swedia, IKEA, dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung dalam sengketa penggunaan hak nama dagang di Indonesia. (Reuters/Peter Kruger)

                                                                                                                           

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan furnitur rumah tangga asal Swedia, IKEA, dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung (MA) dalam sengketa penggunaan hak nama dagang (trademark) di Indonesia.

Pasalnya nama IKEA sudah terlebih dahulu muncul di Indonesia dan dimiliki oleh perusahaan pengrajin rotan asal Surabaya Jawa Timur, PT Ratania Khatulistiwa.

Perkara ini bermula pada 2013 silam. PT Ratania Khatulistiwa menggugat IKEA dan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait pembatalan merek IKEA untuk kelas barang 20 dan 21.

Ratania diketahui telah mendaftarkan nama IKEA yang merupakan singkatan Intan Khatulistiwa Esa Abadi (IKEA) pada Desember 2013 lalu.

Sementara, IKEA (Swedia) merupakan singkatan dari nama dan asal pendirinya, Ingvar Kamprad and the farm Elmtaryd and village Agunnaryd.

Keputusan tersebut ternyata dibuat oleh Mahkamah Agung pada Mei 2015 lalu, namun baru terungkap pada saat MA mengeluarkan pernyataan mengenai putusan resminya Kamis (4/2) kemarin.

Dalam putusan yang diunggah di situs resmi MA, MA resmi menolak kasasi IKEA. Putusan dengan nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 ini diputus pada 12 Mei 2015 oleh Abdurrahman selaku hakim ketua dan I Gusti Agung Sumanatha dan Syamsul Ma'arif sebagai hakim anggota.

Dilansir dari The Guardian, salah seorang juru bicara MA mengatakan keputusan tersebut tidak bulat. Salah satu dari tiga hakim panel berpendapat bahwa hukum merek dagang tidak dapat diterapkan untuk perusahaan ukuran IKEA (Swedia), yang jauh lebih besar dari perusahaan penggugat, Ratania.

Saat ini toko IKEA buka di berbagai negara di dunia di bawah sistem franchise. Pada 1980-an, IKEA Group dimiliki oleh lembaga yang bermarkas di Belanda.

Di Indonesia sendiri, IKEA berdiri di bawah naungan PT Hero Supermarket Tbk dan membuka satu gerainya di Alam Sutera Tangerang.

• Sumber Berita

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160207165056-92-109451/ikea-kehilangan-merek-dagang-di-indonesia/

• Pendapat Pribadi

Menurut saya, IKEA Swedia harusnya mengecek terlebih dahulu apakah di Indonesia terdapat merek yang sama dengan perusahaannya. Ini dibutuhkan agar tidak terdapat permasalahan kesamaan merek di kemudian hari. Apabila tetap akan mengeluarkan produk yang sama dengan yang sudah ada, harus didiskusikan dulu terhadap pemegang merek yang sah dan badan perlindungan hak merek terkait.